Serap Aspirasi Sidoarjo, Adela Kanasya Tekankan Sinergi Daerah dan Pusat
- Penulis : Redaksi
- | Senin, 21 Sep 2026 18:28 WIB
SIDOARJO - Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies memetakan sejumlah persoalan strategis di Jawa Timur I melalui agenda jaring aspirasi bersama 500 relawan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo, Minggu (21/9/2026). Sektor pendidikan, peningkatan kualitas sarana olahraga, serta pengembangan ekonomi kreatif lokal menjadi isu utama yang dikeluhkan warga.
Pertemuan yang melibatkan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Tulangan, Prambon, Krembung, dan Wonoayu ini dirancang sebagai wadah pemetaan masalah tingkat akar rumput. Poin-poin masalah yang terhimpun nantinya disaring sebagai bahan pembahasan resmi dalam fungsi anggaran, pengawasan, maupun legislasi di tingkat pusat.
"Forum ini krusial untuk menangkap langsung kebutuhan riil masyarakat. Seluruh masukan yang berada di bawah ruang lingkup Komisi X akan kami kelompokkan agar tepat sasaran saat diperjuangkan di DPR RI," ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut, Senin (22/9/2026).
Adela menjelaskan bahwa keberhasilan penyaluran program pusat di daerah sangat bergantung pada akurasi data lapangan. Oleh karena itu, saluran komunikasi antara konstituen di Surabaya dan Sidoarjo dengan wakilnya di parlemen harus dijaga secara konsisten agar dinamika sosial terdeteksi sejak dini.
"Sinergi ini harus terus berjalan. Kami membutuhkan masukan yang berkelanjutan agar penyelesaian hambatan di daerah bisa dikawal secara presisi di Senayan," katanya.
Langkah penyerapan aspirasi tersebut mendapat dukungan penuh dari pengurus partai tingkat daerah. Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi menekankan bahwa koordinasi lintas tingkat lembaga legislatif merupakan kunci utama percepatan eksekusi program pembangunan di daerah.
Adam, yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, mengingatkan agar catatan keluhan warga dari empat kecamatan tersebut diselaraskan secara berjenjang. Langkah ini penting agar usulan yang menjadi wewenang kabupaten atau provinsi dapat langsung ditangani di daerah, sementara kebutuhan berskala nasional diserahkan ke Senayan.
"Hasil forum ini harus berujung pada tindakan nyata. Kami di daerah membagi peran untuk mengawal urusan lokal, sedangkan isu strategis seperti pembenahan fasilitas pendidikan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif akan dikawal oleh Mbak Adela di tingkat pusat," ujar Adam.
Editor : Redaksi
